full screen background image
Thursday 14 December 2017
  • :
  • :

Pengantar Hukum Internasional

Pengantar Hukum Internasional

Sumber gambar : http://lawlex.org/wp-content/uploads/2013/07/img1.jpg

 

PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL

Pengertian Hukum Internasional

– Istilah hukum internasional dalam pembahasan ini adalah hukum internasional publik, berbeda dengan hukum perdata internasional.

– Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara.

– Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang tidak bersifat perdata. Perbedaannya terletak dalam sifat hukum hubungan atau persoalan yang diaturnya (obyeknya).

 

Hakekat dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional

– Teori Hukum Alam

Hukum ideal yang didasarkan atas hakekat manusia sebagai makhluk berakal atau kesatuan kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia.

Negara terikat atau tunduk pada hukum internasional dalam hubungan antara nereja satu sama lain, karena hukum internasional merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam.

Keberatan terhadap teori hukum alam menyatakan bahwa apa yang dimaksudkan dengan hukum alam itu sangat samar dan bergantung kepada pendapat subyektif dari yang bersangkutan mengenai keadilan, kepentingan masyarakat internasional, dan lain-lain. Terlebih apabila dikaitkan dengan fakta bahwa masyarakat internasional memiliki pola hidup kebudayaan dan sistem nilai yang beragam, besar kemungkinan adanya perbedaan pada nilai-nilai yang diasosiasikan dengan hukum alam.

 

– Teori Kehendak Negara

Pada dasarmya, negara merupakan sumber hukum dan hukum internasional sendiri mengikat karena negara itu atas kemauan sendiri mau tunduk pada hukum internasional.

Namun, teori ini tidak dapat menerangkan dengan memuaskan bagaimana caranya hukum internasional yang bergantung kepada kehendak negara dapat mengikat negara itu. Bagaimanakah kalau suatu negara secara sepihak membatalkan niatnya untuk mau terikat oleh hukum itu? Hukum internasional lalu tidak lagi mengikat. Apakah masih patut disebut sebagai hukum? Teori ini juga tidak dapat menjawab pertanyaan mengapa suatu negara baru, sejak kelahirannya dalam masyarakat internasional, sudah terikat oleh hukum internasional, terlepas dari kemauan negara tersebut.

 

– Teori Kehendak Bersama

Hukum internasional mengikat bagi negara, bukan karena kehendak mereka satu per satu untuk terikat, melainkan karena adanya suatu kehendak bersama, yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara, untuk tunduk pada hukum internasional.

Dalam hal kaitannya dengan hukum kebiasaan internasional, kehendak bersama negara untuk terikat diberikan secara diam-diam (implied).

Teori ini pada dasarnya memandang hukum internasional sebagai hukum perjanjian antara negara-negara.

Teori ini memiliki kelemahan bahwa negara berarti bisa melepaskan diri dari persetujuannya untuk tunduk pada hukum itu. Dengan kata lain, persetujuan negara itupun menghendaki adanya suatu hukum atau norma sebagai sesuatu yang telah ada terlebih dahulu dan berlaku lepas dari kehendak negara.

 

– Mazhab Wiena

Kekuatan mengikat suatu kaidah hukum internasional didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi yang pada gilirannya didasarkan pula pada suatu kaidah yang lebih tinggi lagi dan demikian seterusnya, sehingga sampailah pada kaidah dasasr (grundnorm) yang tidak dapat dikembalikan pada kaidah hukum sebelumnya, melainkan harus diterima adanya sebagai suatu hipotesis.

Hans Kelsen, mengemukakan asas Pacta Sunt Servanda sebagai kaidah dasar hukum internasional.

Ajaran mazhab Wiena ini yang mengembalikan segala sesuatunya kepada suatu kaidah dasar, memang dapat menerangkan secara logis dari mana kaidah hukum internasional itu memperoleh kekuatan mengikatnya, tetapi ajaran ini tidak mampu menerangkan mengapa kaidah dasar hukum tersebut mengikat.

 

– Mazhab Perancis

Kekuatan mengikat hukum internasional seperti juga segala hukum mendasarkan pada faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia yang mereka namakan fakta kemasyarakatan (fait social).

Menurut mazhab ini, persoalannya dapat dikembalikan pada sifat alami manusia sebagai makhluk sosial, hasratnya untuk bergabung dengan manusia lain dan kebutuhannya akan solidaritas. Hal tersebut juga dimiliki oleh bangsa-bangsa.

Jadi, dasar kekuatan mengikat hukum internasional terdapat dalam kenyataan sosial bahwa mengikatnya hukum itu mutlak diperlukan agar dapat terpenuhinya kebutuhan manusia (bangsa) untuk hidup bermasyarakat.

 

Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

– Aliran Dualisme

Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Berikut argumentasinya :

0) Hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama masyarakat negara.

0) Subyek hukum nasional adalah individu/perorangan baik dalam hukum perdata maupun publik, sedangkan subyek hukum dari hukum internasional adalah negara.

o) Daya laku atau keabsahan kaidah hukum nasional tidak terpengaruh oleh kenyataan bahwa kaidah hukum nasional itu bertentangan dengan hukum internasional.

Akibat penggunaan aliran ini :

0) Tidak ada tempat bagi persoalan hierarki antara hukum nasional dan hukum internasional, karena pada hakekatnya, kedua hukum ini tidak saja berlainan dan tidak bergantung satu sama lainnya, tapi juga lepas satu dari yang lainnya.

0) Tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum tersebut, yang mungkin hanya penunjukkan (renvoi).

0) Ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional. Dengan kata lain, hukum internasional hanya dapat berlaku ke dalam, setelah ditransformasikan ke hukum nasional.

 

– Aliran Monisme

Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia.

Akibat pandangan monisme adalah bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum tersebut dimungkinkan adanya hubungan/persoalan hierarki. Oleh karenanya, paham ini memiliki dua sudut pandang, yaitu paham monisme primat hukum nasional dan paham monisme primat hukum internasional.

Paham monisme primat hukum nasional menganggap bahwa dalam hubungan hukum nasional – hukum internasional, yang utama adalah hukum nasional. Alasan utama anggapan ini adalah:

0) Tidak ada satu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara.

0) Dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional terletak dalam wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional, jadi wewenang konstitutional.

Kelemahan-kelemahan paham monisme primat hukum nasional adalah:

0) Paham ini terlalu memandang hukum itu sebagai hukum yang tertulis semata-mata, sehingga hukum internasional dianggap hanya hukum yang bersumberkan perjanjian internasional.

0) Pada hakekatnya, paham ini merupakan penyangkalan bahwa hukum internasional mengikat negara. Sebabnya adalah apabila terikatnya negara pada hukum internasional digantungkan pada hukum nasional, hal tersebut sama saja dengan menggantungkan berlakunya hukum internasional pada kemauan negara itu sendiri.

 

Paham monisme primat hukum internasional berpandangan bahwa hukum nasional bersumber pada hukum internasional yang merupakan hukum dengan hierarki lebih tinggi. Menurut paham ini, hukum nasional tunduk pada hukum internasional dan pada hakekatnya mendapatkan kekuatan mengikat berdasarkan suatu pendelegasian wewenang dari hukum internasional.

Kelemahan-kelemahan paham monisme primat hukum internasional adalah:

0) Pandangan bahwa hukum nasional itu bergantung kepada hukum internasional, mau tidak mau juga mendalilkan bahwa hukum internasional telah ada lebih dulu daripada hukum nasional. Namun, tidak dapat dibantah bahwa menurut kenyataan sejarah, hukum nasional justru ada sebelum adanya hukum internasional.

0) Menurut kenyataan, wewenang suatu negara, misalnya, yang bertalian dengan kehidupan antarnegara (contoh : kompetensi mengadakan perjanjian internasional), sepenuhnya termasuk wewenang hukum nasional (hukum tata negara), yang sepenuhnya mengatur kompetensi dan prosedur dalam masalah demikian.

 

Subyek Hukum Internasional

– Negara

– Takhta Suci

– Palang Merah Internasional

– Organisasi Internasional

– Individu (Pelaku Kejahatan HAM berat – Genosida, Kejahatan Perang, dll.)

– Pemberontak dan pihak dalam sengketa (Belligerent)

 

Sumber Hukum Internasional

– Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.

Terdapat berbagai istilah perjanjian internasional, yaitu traktat (treaty), pakta (pact), konvensi (convention), piagam (statute), charter, deklarasi (declaration), protokol (protocol), arrangement, accord, modus vivendi, covenant, dan sebagainya.

Terdapat 3 tahap pembentukan perjanjian internasional, yaitu perundingan – penandatanganan – ratifikasi (tidak selalu ada, tergantung pada seberapa penting perjanjian tersebut)

Menurut UU No 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, terdapat 6 klasifikasi perjanjian menurut materinya, yang pengesahannya perlu dilakuikan dengan undang-undang, yaitu :

0) Masalah politiki, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara

0) Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia

0) Kedaulatan atau hak berdaulat negara

0) Hak asasi manusia dan lingkungan hidup

0) Pembentukan kaidah hukum baru

0) Pinjaman dan/atau hibah luar negeri

Sedangkan pengesahan perjanjian internasional melalui keputusan presiden berkaitan dengan perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, kerja sama perlindungan penanaman modal, serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis.

Selain klasifikasi perjanjian berupa bilateral (antara 2 negara) dan multilateral (lebih dari 2 negara), perjanjian internasional digolongkan sebagai treaty contract (perjanjian dalam hukum perdata, hanya menimbulkan hak & kewajiban antara para pihak yang mengadakan perjanjian) dan law making treaties (meletakkan ketentuan hukum bagi masyarakat internasional keseluruhan).

Secara umum, suatu perjanjian berakhir karena :

0) Telah tercapai tujuan perjanjian tersebut

0) Habis waktu berlakunya perjanjian tersebut

0) Punahnya salah satu pihak peserta perjanjian atau punahnya obyek perjanjian tersebut

0) Adanya persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri perjanjian tersebut

0) Diadakannya perjanjian antara para peserta kemudian yang meniadakan perjanjian yang terdahulu

0) Dipenuhinya syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri

0) Diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain.

 

– Kebiasaan Internasional

Hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum.

Terdapat 2 syarat agar suatu kebiasaan internasional digunakan sebagai hukum internasional, yaitu:

0) Harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum

0) Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum (tidak ada keberatan dari bangsa-bangsa)

Contoh : Penggunaan bendera putih dalam hukum perang

 

– Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab

Contoh : asas Pacta Sunt Servanda, asas Bona Fides, dll. ( Tidak harus prinsip hukum internasional, bisa hukum perdata maupun hukum pidana dan asas yang digunakan hukum modern lainnya. )

– Putusan Pengadilan dan Doktrin (Sumber hukum tambahan)

 

HUKUM RUANG UDARA & ANGKASA

Klik di sini untuk mendapatkan penjelasannya..

 

Sumber :

Kusmaatmadja, Mochtar & Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional, PT Alumni, Bandung : 2003