full screen background image
Sunday 19 November 2017
  • :
  • :

Pisau Analisis : Kasus Angeline

Kssus Angeline

Pisau Analisis : Kasus Angeline

Beberapa waktu ini, di berbagai media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik, sangat sering disiarkan berita mengenai Angeline. Seorang anak berumur 8 tahun yang diangkat / diadopsi ditemukan di belakang rumahnya, dekat kandang ayam, dalam keadaan sudah tidak lagi bernyawa. Agus yang sehari=harinya merupakan asisten di rumah tangga tersebut, ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian sebagai pelaku pembunuhan Angeline.

Dalam tulisan ini, saya tidak akan membahas perihal tindak pidana yang dilakukannya, karena menurut penilaian saya, terlepas dari kekejaman yang dilakukan oleh Agus terhadap Angeline, tindak pidana ini pembuktiannya tidak akan terlalu merepotkan dan dirasakan tidak perlu ada pengajuan yang lebih mendalam.

Namun, yang menjadi daya tarik perhatian saya adalah mengenai proses pengangkatan Angeline itu sendiri dai dimana dinas sosial selama ini? Apakah pengadopsiannya telah memenuhi syarat secara hukum? Apakah ada implikasi hukum? Banyak pertanyaan lainnya yang kemudian mengemuka di benak saya.

Menurut berita di media massa yang saya baca, kronologinya bermula dari pertemuan ibu kandung dengan ibu angkat di rumah sakit bersalin dimana si ibu kandung akan melahirkan. Dengan alasan keterbatasan dana, ibu kandung bersedia untuk merelakan Angeline diangkat / diadopsi oleh ibu angkat. Singkat cerita, mereka kemudian pergi ke notaris untuk melakukan pengesahan adopsi tersebut agar tidak terjadi ganjalan hukum di depannya. Problemnnya, apakah proses adopsi tersebut sudah bisa dianggap sah?

Sebagaimana diatur di dalam PP 54/2007, tata cara untuk melakukan adopsi relatif panjang dan sulit. Orang tua angkat harus melalui mekanisme di dinas sosial dan bahkan pengadilan negeri / agama setempat. Mengapa demikian? Karena dilandaskan pada pertimbangan bahwa anak harus mendapatkan kualitas hidup yang terbaik. Dengan cara yang relatif sulit tersebut, diharapkan perpindahan kewajiban untuk mengurus anak tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah, karena besar kemungkinan anak bisa dijadikan sebagai obyek trafficking.

Sehingga, apabila pemberitaan di media massa benar, maka cara melalui notaris adalah bukan cara yang tepat dan merupakan hal yang aneh apabila notaris tetap mau membuatkan perikatan mengenai pengangkatan anak tersebut. Dalam hal ini, saya berpendapat bahwa notaris tersebut harus dikenakan permasalahan mengenai kode etik karena telah bersikap tidak profesional.

Selain itu, permasalahan juga terletak pada instansi sekolah dan masyarakat sekitar. Mengapa demikian? Pernahkah pembaca sekalian menonton film-film yang mengisahkan bagaimana seseorang terpaksa harus merelakan kepergian anaknya karena ‘diambil’ oleh dinas sosialnya karena ada laporan dari orang-orang di sekitarnya? Hal tersebut lah yang tidak pernah terjadi di Indonesia. Sebagaimana diberitakan di media massa, para guru dan tetangga telah sadar serta mencurigai keanehan-keanehan yang terjadi pada diri Angelina, seperti Angeline yang berumur 8 tahun berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki sepanjang 2km atau peristiwa dimana Angeline dimandikan di sekolah karena seragamnya amat sangat kotor. Namun, selain jadi bahan pembicaraan, tidak ada hal lain yang dilakukan.

Sejatinya, sekolah dan lingkungan sebagai tempat yang menjadi lingkungan utama Angeline memberikan reaksi yang lebih daripada sekedar menjadikan bahan pembicaraan atau memandikan di sekolah. Apa yang telah dilakukan itu tidak lah buruk, namun tidak memberikan penyelesaian secara utuh melainkan hanya solusi temporer.

Sehingga, dapat dikatakan, terjadinya kejadian ini adalah kombinasi sempurna antara ketidaktahuan masyarakat Indonesia, baik orang tua kandungnya, karena persetujuannya menggunakan notaris untuk pengangkatan anak, maupun guru di sekolah yang tidak melaporkan hal tersebut ke dinas sosial, dan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua angkat.

#RIPAngeline

 

Yeremia Anggarianto