full screen background image
Sunday 19 November 2017
  • :
  • :

Penyelesaian Sengketa Internasional

Penyelesaian Sengketa Internasional

Penyelesaian Sengketa Internasional

 

Penyelesaian dengan Damai

– Negosiasi

Cara penyelesaian sengketa yang dilakukan langsung oleh para pihak yang berperkara dengan cara melalui saluran diplomatik biasa.

Negosiasi hanya terjadi bila para pihak masih mau berunding.

 

– Konsultasi

Konsultasi merupakan salah satu bentuk negosiasi. Jika suatu negara telah mengambil suatu kebijaksanaan yang memiliki dampak negatif pada negara lain, perundingan dengan negara yang terkena dampak adalah cara untuk menghindarkan timbulnya sengketa antara kedua belah pihak.

Contoh : Negara A akan membuat proyek di perbatasan negara dengan negara B tentang rencana tersebut. Sehingga, negara B bisa memikirkan dampaknya dan menjadi jalan keluar bersama dan dapat mencegah timbulnya sengketa.

 

– Jasa-jasa Baik

Peranan pihak ketiga dalam Usaha mencari penyelesaian sengketa adalah pihak ketiga berusaha mendekatkan pihak-pihak yang bersengketa agar mereka langsung dapat berunding.

Pihak ketiga hanya memberikan saran-saran secara garis besar, tanpa ikut langsung dalam perundingan.

Ikut campurnya pihak ketiga ini dapat diminta oleh salah satu oleh kedua pihak yang bersengketa atau atas tawaran pihak ketiga.

Contoh : Ketika perang Vietnam, atas Jasa baik Prancis, pihak Vietnam dan Amerika Serikat berunding untuk menyelesaikan perang Vietnam 1973

 

– Mediasi

Dibandingkan jasa-jasa baik, peranan pihak ketiga dalam Mediasi lebih aktif, karena pihak ketiga dapat mengambil bagian dalam perundingan antara pihak yang bersengketa.

Mediator harus menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang bersengketa, beritikad baik, dan tidak memihak.

Sebagaimana jasa-jasa baik, mediator juga dapat dilakukan oleh indvidu, negara, ataupun organisasi international. Kardinal Antonio Samore sebagai mediator antara Argentina dan Chili.

Mediasi mungkin juga dilaksanakan lebih dari satu negara. Komisi tiga negara (Australia, Belgia, & Amerika Serikat) dibentuk oleh PBB dalam sengketa Indonesia & Belanda 1947 tentang Perjanjian Renville.

Jadi, yang penting dalam penyelesaian sengketa dengan mediasi adalah :

1. Para pihak harus mempunyai itikad baik untuk berusaha menyelesaikan sengketa dan tidak hanya sekedar menerima ide yang baik.

2. Para pihak harus menerima peran mediator.

 

Komisi Angket

Dilahirkan tahun 1899 dalam Konferensi Den Haag I atas inisiatif Kaisar Nicholas I yang kemudian disempurnakan dalam Konvensi Den Haag II tahun 1907.

Kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk membentuk komisi Angket/pemeriksa. Komisi ini mempunyai tugas untuk menjernihkan fakta-fakta yang menjadi pangkal sengketa dengan mengadakan penyelidikan yang teliti dan tidak memihak untuk memberikan gambaran siapakah yang bersalah, namun tidak mengikat para pihak.

Dalam prakteknya, komisi angket juga dapat dibebani dengan tugas untuk melakukan evaluasi mengenai masalah hukum.

Contoh : Kasus Dogger Bank (Inggris vs Rusia). Kapal selam Rusia menembak kapal ikan berbendera Inggris. Inggris kemudian meminta pertanggungjawaban dari admiral kapal selam Rusia tersebut dan meminta Rusia untuk memberikan ganti rugi. Namun, Rusia menolak dengan alasan bahwa kapal ikan berbendera Inggris tersebut adalah Kapal Torpeda Jepang yang akan menyerang, sehingga Rusia tidak dapat dipersalahkan atas peristiwa tersebut. Maka, dibentuklah komisi angket untuk mencari fakta-fakta sebenarnya.

 

– Konsiliasi Internasional
L. Oppenheim,” Conciliation is the process of settling a dispute by referring it to a commission of persons whose task it is to elucidate facts and (usually after hearing the parties and endeavouring to bring them to an agreement) to make a report containing proposal for a settlement, but which does not have the binding character of an award or judgment.”

Pasal 1 The Regulations on the Procedure of International Conciliation adopted by Institute of International Law,” A methode for the settlement of disputes of any nature according of which a commission set up by the parties, either on a permanent basis or an ad hoc basis to deal with a dispute, proceeds to the impartial examination of the dispute and attempts to define the terms of settlement susceptible to being accepted by them or of according the parties which a view to its settlement, such and as they may have registered.”

Jika mediasi adalah kepanjangan dari negosiasi dan komisi angket bertugas untuk memeriksa fakta (yang mana hasil pemeriksaan fakta mungkin penting untuk konsiliasi), maka tugas komisi konsiliasi adalah mempelajari sebah timbulnya suatu sengketa dan mencoba untuk merumuskan penyelesaian secara tidak memihak sebagaimana yang diminta oleh para pihak.

 

Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum

– Arbitrase

Para pihak yang bersepakan bahwa sengketanya akan diselesaikan melalui arbitrase, dapat dituangkan dalam perjanjian, baik sebelum adanya sengketa, maupun setelah adanya sengketa.

Perjanjian arbitrase biasanya memuat masalah yang disengketakan, syarat-syarat pengangkatan arbiter. prosedur jalannya sidang, kewenangan arbiter, dan kondisi khusus yang disetujui para pihak.

Pada prinsipnya, hanya negara yang dapat menjadi pihak pada arbitrase internasional publik, walaupun klaim satu negara pada negara lain mungkin timbul akibat klaim yang diajukan oleh invidiu. Dalam hal demikian, maka negara bertindak sebagai negara yang bertanggungjawaban terhadap warga negaranya.

Dalam hal perjanjian arbitrase tidak menyebutkan hukum apa yang akan diterapkan, maka para arbitrator akan menerapkan hukum internasional publik.

Penunjukkan arbiter didasarkan pada kesepakatan para pihak (tunggal atau lebih dari satu). Dalam hal demikian, para pihak akan menunjuk arbiter dan kemudian mereka akan menunjuk arbiter ketiga atau kelima yang netral dan disetujui para pihak.

Keputusan mahkamah hanya mengikat menurut hukum internasional, apabila mahkamah dibentuk dengan benar, menjalankan tugasnya dengan baik, dan menghasilkan keputusan yang adil (adquate award). Keputusan arbitrase mengikat para pihak, final, dan tanpa banding. Usaha mengadakan interpretasi atas putusan mahkamah diadakan sehubungan dengan klarifikasi keputusan, tidak untuk mengoreksi. Untuk mengubah keputusan, hanya dimungkinkan apabila ada fakta baru. Alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai alasan pembatalan:

1. Bila mahkamah arbitrase tidak mempunyai kewenangan, di mana instrumen akan melaksanakan tugasnya tidak sah, atau belum mempunyai kekuatan berlaku atau telah berakhir.

2. Jika arbitrator yang dipilih telah melebihi wewenang yang diberikan para pihak dan gagal dalam menerapkan instruksi yang diberikan para pihak kepadanya, dalam kaitannya dengan hukum yang harus diterapkan atau diminta untuk memilih alternatif yang harus diputuskan sendiri.

3. Bila mahkamah melampaui aturan dasar prosedur hukum dalam memutuskan perkara. Misalnya, suatu aturan dasar hukum bahwa seseorang tidak boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Oleh karena itu, anggota mahkamah arbitrase tidak diperkenankan untuk menerima instruksi dari salah satu pihak yang mungkin merugikan orang lain.

4. Prinsip bahwa kedua belah pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk mempresentasikan kasusnya mengenai masalah yang mendasar.

5. Gagal untuk memberikan alasan pada suatu putusan, dapat dijadikan dasar untuk menolak putusan arbitrase. Alasan suatu putusan sangat penting bagi para pihak, karena para pihak ingin mengetahui tanggapan dari mahkamah atas argumen yang diajukan lebih mendasar, sehingga suatu alasan putusan menjamin bahwa mahkamah menentang godaan untuk menyederhanakan perbedaan dan dasar putusan pada merits of the case.

6. Suatu putusan merupakan putusan yang curang. Termasuk ketidakjujuran dalam mempresentasikan suatu kasus di depan mahkamah, atau korupsi oleh salah satu anggota mahkamah dan kesalahan mendasar (essential error).

 

– Mahkamah Internasional (International Court of Justice)

Mahkamah internasional adalah merupakan bagian yang integral dalam sistem PBB. Semua anggota PBB ipso facto menjadi pihak ICJ. Setiap anggota PBB mematuhi keputusan ICJ dalam perkara apa pun di mana anggota tersebut menjadi salah satu pihak.

Menurut Shabtai Rosenne, ICJ sebagai organ utama PBB mempunyai tugas utama sebagai berikut:

1. ICJ mempunyai tugas untuk memutuskan perkara antarnegara sesuai dengan statuta ICJ. Ini tidak hanya terbatas sengketa antarnegara anggota PBB, negara bukan anggota PBB juga dapat menjadi pihak berperkara di depan ICJ.

2. ICJ dapat memberikan pedoman (guidance) dan mendukung kerja dari organ utama PBB lainnya dan untuk Badan Khusus (Specialized Agencies) melalui pendapat hukumnya (Advisory Opinions).

3. ICJ melalui presidennya sering terlibat dalam kegiatan extra-judicial.

Hakim ICJ terdiri dari lima belas (15) hakim dan masing-masing mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Hakim dipilih secara independen oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Masa jabatan hakim untuk sembilan (9) tahun dan dapat dipilih kembali.

Mochtar Kusumaatmadja,” Walaupun putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat, putusan pengadilan internasional, terutama Mahkamah Internasional Permanen, Mahkamah Internasional, Mahkamah Arbitrase Permanen mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan hukum internasional.

 

– Dewan Keamanan

Dewan keamanan dalam menjalankan tugasnya dapat:

1. Atas inisiatif sendiri (Pasal 34 Piagam PBB)

2. Atas permintaan negara anggota (Pasal 35 ayat 1 Piagam PBB)

3. Atas permintaan negara bukan anggota PBB (pasal 35 ayat 2 Piagam PBB)

4. Atas permintaan Majelis Umum (Pasal 11 Piagam PBB)

5. Atas permintaan Sekjen PBB (Pasal 99 Piagam PBB)

 

Tugas Dewan Keamanan adalah sebagai berikut :

1. Memelihara perdamaian dan keamanan sesuai dengan asas dan tujuan PBB (Pasal 24 Piagam PBB)

2. Mengadakan penyelidikan setiap perselisihan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 24 Piagam PBB)

3. Memberi saran tentang cara-cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan suatu sengketa (Pasal 36 & 38 Piagam PBB)

4. Menentukan apakah terjadi suatu keadaan yang mengganggu perdamaian internasional atau tindakan agresi dan menyarankan tindakan apa yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa tersebut (Pasal 39 & 40 Piagam PBB)

5. Menganjurkan para anggota untuk mengambil tindakan sanksi ekonomi atau tindakan lain yang bersifat kekerasan untuk mencegah atau menghentikan suatu agresi (Pasal 41 Piagam PBB)

6. Mengambil tindakan militer terhadap adanya agresi (Pasal 42 Piagam PBB)

7. Penerimaan, penundaan, dan pencabutan keanggotaan PBB (Pasal 4 ayat 2, pasal 5, & 6 Piagam PBB)

8. Pemilihan hakim ICJ (Pasal 10 Piagam PBB)

9. Menyarankan pemilihan Sekretaris Jenderal PBB

10. Menyampaikan laporan tahunan pada Majelis Umum PBB.

11. Perubahan piagam (Pasal 108 piagam PBB)

12. Pengawasan dan pembinaan daerah strategis.

 

Penyelesaian Sengketa dengan Kekerasan bukan Perang

Dalam hukum internasional, dikenal beberapa bentuk tindakan paksaan, yaitu:

– Retorsi (Retorsion)

Tindakan kekerasan yang paling lemah, pada hakekatnya merupakan tindakan pembalasan, tindakan yang tak bersahabat, dan tindakan paksaan ini tidak bertentangan dengan hukum internasional publik. Misalnya:

1. Pemutusan hubungan diplomatik

2. Pembatasan gerak-gerik perwakilan diplomatik negara lawan

3. Penarikan kembali exequatur bagi konsul negara lawan

4. Penghapusan hak-hak istimewa warga negara/perusahaan milik negara lawan

5. Penutupan tapal batas bagi arus lalu-lintas

6. Penolakan barang impor hasil negara lawan atau kenaikan bea masuk bagi produk negara lawan

 

– Tindakan Pembalasan (Reprisals)

Tindakan pembalasan adalah suatu cara yang dipergunakan suatu negara untuk membela hak dan kepentingannya, dengan mendapatkan ganti rugi atau pemulihan hak secara langsung ataupun tidak langsung bagi kerugian yang dideritanya karena tindakan pihak lawan dan pihak lawan tidak bersedia untuk menyelesaikannya.

Jika dibandingkan dengan retorsi, maka tindakan pembalasan ini adalah suatu tindakan yang dalam keadaan normal bertentangan dengan hukum internasional.

Sesuatu dianggap sebagai pembalasan, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa telah diusahakan untuk menyelesaikan sengketa dengan damai

2. Bahwa pihak lawan telah melakukan tindakan melawan hukum

3. Bahwa tindakan pembalasan tersebut tidak dapat dilakukan dengab berlebih-lebihan. Misal, tuntutan yang diajukan tidak seimbang dengan kerugian yang diderita

4. Bahwa tindakan pembalasan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan negara ketiga dan warga negaranya

5. Tindakan pembalasan tersebut harus dihentikan bila keadaan yang dituntut telah dipenuhi oleh pihak lawan. Maksud dengan keaedaan tersebut adalah keadaan pemulihan hak atau penggantian kerugian yang menjadi sebab dilakukan tindakan pembalasan

Tindakan pembalasan dapat berupa:

1. Tindakan terhadap diri atau kekayaan warga negara lawan

2. Penghentian pembayaran hutang

 

– Blokade secara damai (Pacific Blockade)

Blokade secara damai lazim dipakai untuk memaksakan agar negara pihak lawan menyetujui permintaan negara yang memblokir. Jika kita bandingkan dengan pembalasan, maka blokade dengan damai adalah bentuk khusus dari tindakan pembalasan.

Menurut Starke, terdapat beberapa hal positif dengan penggunaan blokade damai, karena tidak menggunakan kekerasan sebagaimana perang dan sifatnya luwes jika dibandingkan dengan tindakan pembalasan.

 

– Intervensi (Intervention)

Merupakan campur tangan pihak ketiga dalam sengketa antara para pihak yang terlibat dalam konflik yang bermaksud untuk menyelesaikan sengketa mereka. Berbeda dengan jasa-jasa baik (Good offices), mediasi, atau nasehat-nasehat pihak ketiga, intervensi dimaksudkan agar para pihak bersengketa yang sedang konflik mencari penyelesaian secara damai, misalnya dengan arbitrase atau dengan cara menerima kondisi-kondisi tertentu yang diusulkan oleh pihak ketiga.

J.G. Starke membedakan tiga (3) bentuk intervensi, yaitu:

1. Intervensi Internal (Internal Intervention)

Contoh : Negara A mengadakan intervensi di negara B. Negara B sedang ada pihak yang berkonflik. Maka, intervensi pihak A akah memihak pada pemerintah yang sah ataukah akan memihak pemberontak.

2. Intervensi Eksternal (External Intervention)

Contoh : Negara A melakukan intervensi dalam kaitan bermusuhan dengan pihak lain. Misalnya dalam PD II, Italia memihak Jerman melawan Inggris.

3. Intervensi Menghukum (Punitive Intervention)

Dalam hal ini merupakan pembalasan, misalnya adanya perang yang singkat untuk membalas kerugian yang diderita karena adanya pelanggaran berat dari suatu perjanjian.

Dalam beberapa hal, ada pengecualian, dimana negara menurut hukum internasional mempunyai legitimasi untuk mengadakan intervensi, yaitu :

1. Intervensi kolektif berdasarkan Piagam PBB. Ini adalah tindakan Dewan Keamaan, atau sanksi yang dijatukan oleh Majelis Umum PBB.

2. Melindungi hak dan milik warga negara serta keselamatannya yang berada di luar negeri.

3. Bela diri, jika intervensi diperlukan untuk mencegah adanya keadaan yang sangat berbahaya karena adanya serangan bersenjata secara nyata.

4. Dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai negara protektorat terhadap wilayah yang menjadi dominionnya.

5. Jika negara yang menjalankan intervensi telah dipersalahkan melakukan pelanggaran berat hukum internasional.

 

– Perang dan tindakan bersenjata bukan perang (War and Non-war Armed Action)

Perang adalah cara terakhir yang ditempuh pihak yuang bersengketa, di mana salah satu pihak memaksakan pihak lain untuk menerima penyelesaian sengketa yang dikehendakinya.

L.Oppenheim,” War is a connection between two or more states through their armed forces, for the purpose of overpowering each other and imposting such conditions a peace as the victor pleases.”

Hukum yang mengatur perang disebut hukum perang (laws of war). Hukum perang merupakan bagian tertua dari hukum internasional dan yang pertama dikodifikasikan. Telah banyak konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai perang, termasuk serangkaian Konvensi Den Haag I – XIII.

 

SUMBER :Suwardi, Sri Setianingsih. 2006. Penyelesaian Sengketa Internasional. UI-Press : Jakarta