full screen background image
Sunday 19 November 2017
  • :
  • :

Hukum Ruang Angkasa

Hukum Ruang Angkasa

HUKUM RUANG ANGKASA

Pengertian Hukum Ruang Angkasa

E. Suherman,” bidang hukum yang mengatur ruang angkasa dan pemanfaatannya, sebagai ekuivalen dari istilah Space Law atau Outer Space Law.”

Charles de Visscher,” keseluruhan norma-norma hukum yang berlaku khusus untuk penerbangan angkasa, pesawat angkasa, dan benda-benda angkasa lainnya dan ruang angkasa dalam peranannya sebagai ruang kegiatan penerbangan (angkasa).”

 

Teori-teori tentang garis batas antara ruang udara dengan ruang angkasa

Garis Von Karman, yaitu berdasarkan titik dimana gaya angkat aerodinamis dikalahkan oleh gaya sentrigufal. (ketinggian 90km). Tidak praktis, karena dengan teknologi hari ini, tidak ada pesawat udara yang bisa terbang mencapai ketinggian 90km.

Garis berdasarkan perigee, yaitu titik terendah dari orbit satelit. Garis terendah satelit yang mengorbit pada tanggal ditandatanganinya Space Treaty. Kurang pasti, karena didasarkan pada kenyataan bahwa apabila atmosfer terlalu padat, maka satelit tidak akan mampu untuk tetap pada orbitnya, dan kepadatan atmosfer akan berbeda untuk tempat yang berbeda pula.

Garis berdasarkan pembagian atmosfer, yang terdiri atas 4 (empat) lapisan, troposphere, stratosphere, mesosphere, dan ionosphere. Ruang udara hanya meliputi stratosphere karena pesawat udara tidak bisa terbang melebihinya.

Garis berdasarkan titik dimana tidak ada grativasi. Gaya gravitasi bumi semakin ke atas akan semakin kecil, sampai pada suatu ketinggian tertentu mencapai nilai yang praktis nol, meskipun tidak sama sekali.

Garis ditentukan oleh kemampuan negara di bawahnya. Teori ini disebut juga teori “kekuatan”, karena mendasarkan batas antara ruang udara dan ruang angkasa pada kemampuan suatu negara untuk mempertahankan kekuasaannya di ruang udara dan di ruang angkasa. Namun, ini akan berakibat bahwa batas kedaulatan untuk setiap negara akan berbeda-beda, bergantung kepada kemampuan teknologi negara kolong tersebut.

 

Prinsip-prinsip dalam Hukum Ruang Angkasa

1. Prinsip tidak dapat dimiliki (non-appropriation principle) oleh siapapun.

2. Prinsip kebebasan eksplorasi dan pemanfaatan (freedom of exploration and use) tanpa memandang tingkat kemampuan teknologi maupun ekonominya.

3. Prinsip bahwa hukum internasional umum berlaku (applicability of general international law) di ruang angkasa.

4. Prinsip pembatasan kegiatan militer (restriction on military activities) untuk memperkecil terjadinya hal-hal yang membahayakan perdamaian.

5. Status hukum ruang angkasa sebagai “res extra commercium” atau “res omnium communis” (tidak bisa dijadikan obyek kepemilikan)

6. Prinsip “common interest” dan “common heritage” yang berarti ruang angkasa adalah merupakan warisan bagi umat manusia dan merupakan milik selurut manusia

7. Prinsip kerja sama internasional “Principle of international cooperation

8. Prinsip tanggung jawab “Principle of responsibility and liability. Pada setiap kegiatan ruang angkasa harus ada pihak yang bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Konvensi-konvensi Internasional

1. Treaty on Principles Governing the Activities of States in The Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967. (Outer Space Treaty 1967)

2. Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space, 1968. (Rescue Agreement 1968)

3. Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, 1972. (Liability Convention 1972)

4. Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, 1975. (Registration Convention 1975)

 

Outer Space Treaty 1967 (Klik untuk download)

– Memberikan kebebasan untuk melakukan eksplorasi tanpa mengenal diskriminasi dengan kepentingan bersama antar negara.

– Melarang pemilikan nasional oleh negara mana pun juga terhadap ruang angkasa dan benda-benda langit lainnya.

– Mengikat negara-negara untuk tidak meluncurkan di sekitar bumi, obyek-obyek yang diperlengkapi dengan senjata atau menempatkan senjata di benda-benda langit, sehingga mengancam perdamaian.

– Astronot harus diperlakukan sebagai utusan kemanusiaan (envoys of mankind) dan akan diberi bantuan bilamana berada dalam keadaan darurat, mengalam kecelakaan, dan/atau harus melakukan pendaratan darurat di wilayah negara lain atau di laut lepas.

– Negara peluncur bertanggung jawab atas segala akibat kegiatannya di ruang angkasa.

 

Rescue Agreement 1968 (Klik untuk download)

– Adanya suatu keharusan untuk bekerja sama di antara negara-negara peserta perjanjian dalam rangka penyelamatan dan/atau pertolongan yang harus diberikan kepada awak suatu pesawat ruang angkasa atau benda angkasa beserta komponennya yang diketahui telah mengalami kecelakaan yang dapat menimbulkan berbagai kerugian.

– Kewajiban negara peserta dalam rangka upaya penyelamatan sebagai berikut:

a. Memberi bantuan di bidang operasi penyelamatan apabila awak pesawat ruang angkasa tersebut telah mendarat di wilayah yang bukan menjadi yurisdiksi dari suatu negara mana pun, misalnya di laut bebas.

b. Mengembalikan awak pesawat ruang angkasa dengan selamat, sesegera mungkin kepada perwakilan negara peluncur.

c. Memberitahukan dan mengamankan atau mengembalikan benda-bendra yang ditemukan tersebut.

 

Liability Convention 1972 (Klik untuk download)

– Negara peluncur atau negara yang ikut bersama-sama meluncurkan atau negara yang memberi fasilitas peluncuran atau organisasi internasional yang ikut serta dalam peluncuran benda-benda ruang angkasa, harus bertanggung jawab secara internasional atas kerusakan dan/atau kerugian yang diderita oleh negara lain, baik terhadap harta benda dan manusia, badan hukum, maupun terhadap masalah kerugian yang diderita oleh suatu pesawat udara dalam penerbangan, sebagai akibat dari pelaksanaan keantariksaan dari negara peluncur.

– Pengertian “benda-benda angkasa” atau space object” adalah juga termasuk segala peralatan dan/atau bagian dari benda angkasa yang diluncurkan ke ruang angkasa.

– Tanggung jawab yang harus dipikul oleh negara peluncur adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan.

– Tuntutan dari negara yang dirugikan dapat dilakukan melalui saluran diplomatik antar negara peluncur dengan negara yang menderita kerugian. Namun, apabila tidak memiliki saluran diplomatik, maka negara yang dirugikan dapat minta bantuan dengan negara lain yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara peluncur atau dapat melalui Sekjen PBB.

– Untuk pembayaran kompensasi atau ganti rugi, mata uang yang dipakai adalah mata uang dari negara penggugat, kecuali jika kompensasi akan dilakukan dalam bentuk lain, sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

– Suaatu negara dapat memenuhi syarat sebagai negara peluncur, apabila:

a. Negara itu meluncurkan beda ruang angkasa dari wilayahnya dengan menggunakan sarananya sendiri; atau

b. Negara itu meluncurkan beda ruang angkasa dari wilayah negara lain, berdasarkan perjanjian dengannya, dengan menggunakan saranya sendiri atau sarana setempat; atau

c. Mengadakan peluncuran benda ruang angkasa negara lain atau badan non-pemerintah lainnya; atau

d. Menyediakan saran peluncuran untuk digunakan oleh negara lain di dalam wilayah negara lain itu.

– Dalam hal kerugian terjadi di permukaan bumi, maka negara peluncur bertanggung jawab secara penuh dan mutlak (absolute liability). Hal ini disebabkan ketidakmampuan pihak yang dirugikan untuk memberikan suatu pembuktian yang lengkap, seperti yang lazim diperlukan dalam kasus ganti rugi yang umum, dimana diharuskan adanya pembuktian unsur kesalahan atau kelalaian yang disengaja.

– Dalam hal kerugian tidak terjadi di permukaan bumi dan di udara, tapi terjadi di ruang angkasa, maka negara peluncur bertanggungjawab atas dasar kesalahan (liability based on fault)

 

Registration Agreement 1975 (Klik untuk download)

– Setiap benda angkasa yang diluncurkan ke ruang angkasa harus diregistrasikan kepada Sekjen PBB.

– Bila negara yang terlibat dalam peluncuran benda-benda angkasa tersebut lebih dari satu, maka mereka dapat bekerja sama dan cukup satu negara saja yang menjadi negara pendaftar.

-Isi dari register ditentukan oleh negara yang bersangkutan.

– Sekjen PBB dapat juga membuat registrasi yang memuat nama negara peluncur, nomor registrasi, tanggal dan tempat peluncuran, serta memuat paramater.

 

Sumber : Pramono, Agus. Dasar-Dasar Hukum Udara dan Luar Angkasa. Ghalia Indonesia: Bogor. 2011