full screen background image
Sunday 19 November 2017
  • :
  • :

Hukum Perbankan

Hukum Perbankan

Pengertian Hukum Perbankan

Muhammad Djumhana,”Kumpulan peraturan Hukum yang mengatur Kegiatan lembaga Keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain”.

Munir Fuady,” Seperangkat kaidah Hukum dalam bentuk peraturan per-undang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah Perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis Perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi Perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia Perbankan.”

Hermansyah,” Keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, Kegiatan Usaha, serta cara, dan proses melaksanakan Kegiatan usahanya.

 

Sumber Hukum Perbankan

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2009.

3.Undang-undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

4. Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2009.

5. Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

6. KUHPer terutama ketentuan dalan buku II dan III mengenai jaminan kebendaan dan perjanjian.

7. KUHD terutama ketentuan dalam buku I mengenai surat-surat berharga.

8. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

9. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

10. Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbaras, yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007.

11.Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanghungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah

12. Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

13. Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

14. Perjanjian-perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah.

15. Yurisprudensi

16. Doktrin Hukum

17. Kebiasaan dan kelaziman yang berlaku di dunia Perbankan.

 

Tujuan Hukum Perbankan

Barry M. Mitnick, mengemukakan 4 teori kepentingan dalan regulasi di bidang ekonomi, yaitu:

1. consumer protection theory (Teori Perlindungan Konsumen), bahwa suatu Peraturan dibuat dengan tujuan untuk melindungi Konsumen dari suatu produk atau Kegiatan Konsumen.

2. Industry Protection Theory (Teori Perlindungan Kepentingan Industri atau Pelaku Usaha), bahwa suatu peraturan dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan produsen dari suatu produk atau kegiatan.

3. Bureaucratic Behaviour Theory (Teori Kepentingan Birokrasi atau Pemerintah). Teori ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu Maintenance Theory, yang mempertahankan status quo pelayanan birokrasi dan expansion theory, yang merupakan bentuk pelayanan terbaik dari birokrasi, yaitu dengan memperluas wewenang dan mandat dalam pelayanan.

4. Public Interest Theory (Teori Kepentingan Publik), bahwa suatu peraturan perundang-undangan dibuat untuk memperhatikan atau menjaga keseimbangan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Termasuk dalam tujuan pembentukan peraturan adalah tujuan nasional untuk pembangunan wilayah atau bidang tertentu untuk kepentingan masyarakat tertentu.

Nicholas A. Lash, mengemukakan ada 5 tujuan pengaturan industri perbankan, yaitu:

1. Menjaga keamanan (safety) bank

2. Memungkinkan terciptanya iklim kompetisi yang sehat

3. Pemberian kredit untuk tujuan-tujuan khusus

4. Perlindungan terhadap nasabah

5. Menciptakan suasana yang kondusif bagi pengambilan kebijakan moneter

 

Asas-asas Hukum Perbankan

1. Prinsip Kepercayaan ( Fiduciary Principle )

2. Prinsip Kehati-hatian ( Prudential Principle )

3. Prinsip Kerahasiaan ( Confidential Principle )

4. Prinsip Mengenal Nasabah ( Know Your Customer Principle )

 

Pengertian Sistem Keuangan

Sistem keuangan adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya.

Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank.

Pendapat lainnya memberikan cakupan pada sistem keuangan yang lebih luas dan jelas, terdiri atas:

1. Lembaga-lembaga keuangan yang merupakan lembaga-lembaga intermediasi yang menghubungkan unit yang surplus dan unit yang defisit dalam suatu ekonomi.

2. Instrumen-instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tersebut

3. Pasar tempat instrumen-instrumen tersebut diperdagangkan

Pada dasarnya, sistem keuangan Indonesia, terdiri atas :

1. Sistem moneter

2. Sistem perbankan

3. Sistem lembaga keuangan bukan bank

4. Sistem lembaga pembiayaan

 

Jenis-jenis Kelembagaan Bank

1. Jenis bank menurut fungsi

– Bank Umum

– Bank Perkreditan Rakyata (BPR)

– Bank umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu

 

2. Jenis bank menurut bentuk badan usaha

– Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa:

a. Perseoran terbatas (PT)

b. Koperasi

c. Perusahaan daerah

– Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa:

a. Perusahaan daerah

b. Koperasi

c. Perseoran terbatas (PT)

d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

 

3. Jenis bank menurut kegiatan usaha

– Bank Konvensional

– Bank Syariah

 

Kegiatan Usaha Perbankan dalam Sistem Perbankan Nasional

1. Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional

– Menghimpun dana dari masyarakat

– Memberikan kredit

– Menerbitkan surat pengakuan hutang

– Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya

– Memindahkan uang

– Menempatkan atau meminjamkan dana

– Menerima pembayaran tagihan

– Menyediakan tempat penyimpanan

– Melakukan kegiatan penitipan

– Penempatan dari dalam bentuk surat berharga

– Kegiatan anjak piutang, kartu kredit, dan wali amanat

– Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

– Menyediakan kegiatan lain (valuta asing, penyertaan modal, dll)

 

2. Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

– Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain:

a. Giro berdasarkan prinsip wadi’ah

b. Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah dan/atau mudharabah

c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah

– Melakukan penyaluran dana melalui

a. Prinsip jual beli berdasarkan akad, antara lain:

(o) murabahah

(o) istishna

(o) salam

b. Prinsip bagai hasil berdasarkan akad, antara lain:

(o) mudharabah

(o) musyarakah

c. Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad, antara lain:

(o) ijarah

(o) ijarah muntahiya bittamlik

d. Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh

– Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad, antara lain:

a. wakalah

b. hawalah

c. kafalah

d. rahn

– Membeli, menjual, dan/atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan Prinsip Syariah.

– Membeli surat-surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.

– Menerbitkan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah

– Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan Prinsip Syariah

– Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah

– Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadiah yad amanah

– Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah

– Memberikan fasilitas letter of credit berdasarkan Prinsip Syariah

– Memberikan fasilitas garansi berdasarkan Prinsip Syariah

– Melakukan kegiatan usaha kartu debet, charge card berdasarkan Prinsip Syariah

– Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah

– Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank Umum Syariah sepanjang disetujui oleh OJK dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional. (valuta asing berdasarkan akad sharf, penyertaan modal, dll)

 

3. Kegiatan Usaha BPR Konvensional

– Menghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Penyebutan “bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu” dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh BPR konvensional yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan, tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek.

– Memberikan kredit

– Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

 

Produk Penghimpunan Dana oleh Bank (Simpanan)

1. Giro

Pengertian : Sarana pembayaran atau pemindahbukuan

Fungsi : Alat pembayaran giral

Sarana Penarikan : Cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran atau surat perintah pemindahbukuan

Jenis Surat Berharga : Atas nama

Jangka Waktu : Tidak tertentu

Pengambilan Dana : Setiap saat

Imbalan (bunga) : Jasa giro (lebih rendah dari tabungan/deposito) dibayarkan kemudian secara bertingkat atau tunggal

Jenis Valuta : Rupiah

Diperdagangkan : Tidak

 

2. Deposito (Berjangka)

Pengertian : Simpanan yang berjangka waktunya berdasarkan pada perjanjian

Fungsi : Surat pengakuan hutang dari bank

Sarana Penarikan : Bilyet/sertifikat (surat berharga atas nama), sehingga tidak dapat dipindahtangankan.

Jenis Surat Berharga : Atas nama

Jangka Waktu : Tertentu, dipilih sesuai kebutuhan

Pengambilan Dana : Waktu tertentu

Imbalan (bunga) : Tinggi (lebih tinggi dari tabungan atau giro), dibayar kemudian setiap bulan atau saat jatuh tempo

Jenis Valuta : Rupiah dan valuta asing

Diperdagangkan : Tidak

 

3. Sertifikat Deposito

Pengertian : Simpanan yang berjangka yang sertifikatnya dapat dipindahtangankan

Fungsi : Surat pengakuan hutang dari bank

Sarana Penarikan : Bilyet/sertifikat (surat atas bawa/atas tunjuk), sehingga dapat dipindahtangankan

Jenis Surat Berharga : Atas tunjuk/pembawa

Jangka Waktu : Tertentu, dipilih sesuai kebutuhan

Pengambilan Dana : Waktu tertentu

Imbalan (bunga) : Tinggi (lebih tinggi dari giro/tabungan), dapat dibayar di muka (diskonto) atai di belakang pada jatuh tempo

Jenis Valuta : Rupiah

Diperdagangkan : Dapat diperdagangkan

 

4. Tabungan

Pengertian : Simpanan yang penarikannya menurut syarat tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Fungsi : Simpanan pihak ketiga

Sarana Penarikan : Slip setoran dan slip pengambilan/ slip penarikan

Jenis Surat Berharga : Atas nama

Jangka Waktu : Tidak tertentu

Pengambilan Dana : Setiap saat

Imbalan (bunga) : Sedang, dibayar kemudian setiap bulan

Jenis Valuta : Rupiah dan valuta asing

Diperdagangkan : Tidak

 

Kegiatan Pemberian Kredit Bank

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (dengan imbalan/bagi hasil pada bank berdasarkan Prinsip Syariah).

Terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam makna kredit, yaitu:

1. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu

2. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasan kreditnya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana

3. Prestasi dan kontraprestasi, yaitu adanya obyek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan pemberian kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara bank dengan nasabah peminjam dana, yaitu berupa uang atau tagihan yang diukur dengan uang dan bunga atau imbalan, atau bahkan tanpa imbalan bagi bank syariah

4. Resiko, yaitu adanya resiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredeit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, diadakanlah pengikatan jaminan (agunan)

 

Prinsip-prinsip dalam pemberian kredit bank

1. 5C

Character (Penilaian watak/kepribadian)

Dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari.

Capacity (Penilaian kemampuan)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitur dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi pinjamannya.

Capital (Penilaian terhadap modal)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan pemodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

Collateral (Penilaian terhadap agunan)

Untuk menggunakan agunan sebagai cara dalam menutupi pelunasan kredit, maka perlu diperhitungkan juga perihal agunan.

Condition of Economy (Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur)

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan dari hasil usaha atau proyek dapat diketahui.

2. 5P

Party (Para pihak)

Pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu kepercayaan terhadap para pihak, dalam hal ini debitur. Bagaimana karakter, kemampuannya, dan sebagainya.

Purpose (Tujuan)

Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan income perusahaan dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Payment (Pembayaran)

Harus diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan.

Profitability (Perolehan laba)

Kreditur harus berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah pendapat perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, cash flow, dan sebagainya.

Protection (Perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur.

 

3.3R

Returns (Hasil yang diperoleh)

Hasil yang diperoleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya, perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, disamping membayar keperluaan perusahaan yang lain seperi untuk cash flow.

Repayment (Pembayaran kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga dipertimbangkan, yaitu apakah kemampuan bayar tersebut match dengan jadwal pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan bank.

Risk Bearing Ability (Kemampuan Menanggung Resiko)

Sejauh mana kemampuan debitur untuk menanggung resiko. Harus diperhitungkan juga apakah misalnya jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi resiko tersebut

 

4. Prinsip lainnya

– Prinsip Matching

Dalam hal ini harus match antara pinjaman dengan aset perseroan, jangan sekali-kali memberikan suatu pinjaman berjangka pendek untuk kepentingan investasi berjangka panjang

– Prinsip Kesamaan Valuta

Penggunaan dana yang didapatkan dari suatu kredit sedapat-dapatnya haruslah digunakan untuk membiayai dalam mata uang yang sama, sehingga resiko nilai valuta dapat dihindari. Namun, telah tersedia apa yang disebut dengan Currency Hedging.

– Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dan Modal

Harus ada hubungan yang prudent antara jumlah pinjuaman dengan besarnya modal.

– Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dan Aset

Membandingkan antara besarnya pinjaman dengan aset.

 

5. Studi Kelayakan

– Aspek Hukum

– Aspek Pasar dan Pemasaran

– Aspek Keuangan

– Aspek Operasi/Teknis

– Aspek Manajemen

– Aspek Ekonomi/Sosial

– Aspek AMDAL

 

Rahasia Bank

Terdapat 2 teori tentang kerahasiaan bank, yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak dan teori rahasia bank yang bersifat relatif.

Teori rahasia bank mutlak memiliki arti bahwa bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan inidividu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan.

Teori nisbi berpijak pada asas proporsional yang menghendaki pertimbangan kepentingan mana yang lebih berat untuk membuka atau tidak membuka rahasia bank, berkaitan demi kepentingan yang besar, yaitu kepentingan negara atau kepentingan hukum.

Kepentingan-kepentingan yang dimaksud berhubungan dengan :

1. Perpajakan

2. Piutang bank

3. Peradilan pidana

4. Pemeriksaan peradilan perdata

5. Tukar-menukar informasi antar bank

6. Pihak lain yang ditunjuk nasabah

7. Penyeleiasaian kewarisan

 

Likuidasi Bank

Likuidasi adalah pembubaran penyelesaian dengan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, dan pelunasan hutang serta penyelesaian sisa harta atau utang antara para pemilik.

Adapun alasan hukum yang memungkinkan suatu bank dicabut izin usahanya, yaitu :

1. Apabila bank tersebut dinilai dalam keadaan yang membahayakan sistem perbankan

2. Apabila bank tersebut dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan tindakan untuk mengatasinya belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank