full screen background image
Sunday 19 November 2017
  • :
  • :

Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara

 

Definisi dan Deskripsi Hukum Administrasi Negara

C. van Vollenhoven, ” Hukum administrasi adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik tinggi maupun rendah, setelah alat-alat itu akan menggunakan kewenangan-kewenangan ketatanegaraan.”

J.H.A Logemann,” Hukum administrasi meliputi peraturan-peraturan khusus, yang di samping hukum perdata positif yang berlaku umum, mengatur cara-cara organisasi negara ikut serta dalam lalu lintas masyarakat.”

F.A.M. Stroink,” Hukum administrasi berisi peraturan-peraturan yang menyangkut administrasi. Administrasi sendiri berarti bestuur (pemerintah). Dengan demikian, hukum administrasi (administratief recht) dapat juga disebut hukum tata pemerintahan (bestuursrecht). Pemerintah juga dipandang sebagai fungsi pemerintahan (bestuurfunctie), yang merupakan tugas penguasa yang tidak termasuk pembentukan undang-undang maupun peradilan.”

Van Wijk-Konijnenbelt dan P.de Haan menyatakan bahwa hukum administrasi meliputi:

1. Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat.

2. Mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut.

3. Perlindungan hukum (rechtsbescherming)

4. Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik.

 

Sumber-Sumber Hukum Administrasi

1. Sumber Hukum dalam Arti Formal

– Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

– TAP MPR

– Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang

– Peraturan Pemerintah

– Keputusan Presiden

– Peraturan Menteri dan Surat Keputusan Menteri

– Yurisprudensi

– Hukum tidak tertulis

– Hukum Internasional

– Keputusan Tata Usaha Negara (administratieve beschikking)

– Doktrin

 

2. Sumber Hukum dalam Pengertian Sosiologis

– Situasi sosial-ekonomi menentukan isi perundang-undangan dalam bidang-bidang harga, hubungan tenaga kerja, penggajian, dan lain-lain.

– Perkembangan dalam lingkungan sebagai akibat dari industrialisasi, peningkatan lalu-lintas dan pertumbuhan penduduk merupakan dorongan-dorongan bagi terciptanya peraturan perundang-undangan tentang lingkungan

– Hubungan-hubungan politik dalam corak, penting menentukan apakah suatu tugas umum tertentu dilakukan oleh provinsi atau kota/kabupaten, ataupun oleh pemerintah pusa atau badan swasta.

 

3. Sumber Hukum dalam Pengertian Sejarah

– Sebagai sumber pengenal dari hukum yang berlaku pada suatu saat tertentu.

– Sebagai sumber tempat asal pembuat undang-undang menggalinya dalam penyusunan suatu aturan menurut undang-undang.

 

Susunan Pemerintahan

Mengenai hubungan diantara tingkat-tingkat dalam pemerintahah, harus dibedakan antara:

1. Hubungan Vertikal ( Pengawasan yang dilaksanakan oleh badan pemerintah yang lebih tinggi terhadap badan yang lebih renda). Alasan-alasan pengawasan :

– Kordinasi, mencegah atau mencari penyelesaian konflik kepentingan. Misalnya, antar kota atau kabupaten.

– Pengawasan kebijaksanaan, disesuaikannya kebijaksanaan dari aparat pemerintah yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi.

– Pengawasan kualitas, kontrol atas kebolehan dan kualitas teknis pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan aparat pemerintah yang lebih rendah.

– Alasan-alasan keuangan, peningkatan kebijaksanaan yang tepat dan seimbang dari aparat pemerintah yang lebih rendah.

– Perlindungan hak dan kepentingan warga, dalam situasi tertentu mungkin diperlukan suatu perlindungan khusus untuk kepentingan dari seorang warga.

Ada beberapa bentuk pengawasan dan kontrol, yaitu :

– Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan kemudian.

Keputusan-keputusan badan-badan yang bertingkat lebih rendah akan dicabut kemudian apabila bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan umum. Selain pencabutan, dapat juga dilakukan tindakan penangguhan keputusan.

– Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelumnya.

Dalam hal surat keputusan aparat pemerintah membutuhkan pengesahan atau surat pernyataan tidak berkebaratan dari badan-badan yang lebih tinggi.

– Pengawasan yang positif

Keputusan-keputusan badan-badan yang lebih tinggi untuk memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada badan-badan yang lebih rendah.

– Kewajiban untuk memberitahu

Kewajiban memberi informasi jika diminta dan kewajiban dengan segera melaporkan setelah mengeluarkan keputusan-keputusan tertentu.

– Konsultasi dan Perundingan

Seringkali, beberapa keputusan baru boleh diambil oleh badan yang lebih rendah setelah mengadakan perundingan dengan badan-badan yang lebih tinggi atau badan-badan yang lebih tinggi tersebut memperoleh kesempatan untuk memberikan nasehat-nasehat pada badan-badan lebih rendah mengenai suatu persoalan.

– Hak Banding Administratif

Ada kalanya, terhadap keputusan-keputusan badan yang lebih rendah, dapat diajukan banding oleh mereka yang mempunyai hak banding tertentu (warga negara, pejabat pemerintah, dan badan-badan pemerintah lainnya) pada suatu badan yang lebih tinggi.

– Dinas-dinas Pemerintah yang didekonsentrasi

Dinas-dinas jabatan dari pemerintah pusat seringkali tersebut di seluruh negara, antara lain kepada badan-badan pemerintah yang lebih rendah untuk mengadakan kontrol, memberikan nasehat dan sebagainya.

– Keuangan

Kadangkal, dalam hal keunagan, badan-badan pemerintah yang lebih rendah, terikat pada badan yang lebih tinggi. Untuk pemasukan mereka terikat pada dana dari pemerintah pusat, sehingga dengan itu pemerintah pusat dapat mempengaruhi kebijaksanaan mereka melalui segala macam ketentuan dan persyaratan.

– Perencanaan

Seringkali, badan-badan pemerintah yang lebih rendah berkewajiban untuk membuat rencana yang menguraikan tujuan-tujuan kebijaksanaan mereka, menguraikan kegiatan-kegiatan yang mereka akan laksanakan dan sarana-sarana apa yang mereka butuhkan untuk itu.

 

2. Hubungan Horizontal (kerjasama antar badan pemerintah)

 

Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking)

– Bersifat individual-konkret. Pembagian keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut :

1. Keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan/atau perintah (gebod)

Contoh : Perizinan, dispensasi, konsesi, dll.

2. Keputusan-keputusan yang menyediakan sejumlah uang

Contoh : Subsidi

3. Keputusan-keputusan yang membebankan suatu kewajiban keuangan

Contoh : Penetapan pajak

4. Keputusan-keputusan yang memberikan suatu kedudukan

Contoh : Pengangangkatan seorang pegawai

5. Keputusan penyitaan

Contoh : Pencabutan hak

– Kewenangan membuat keputusan dibagi menjadi 3 kompetensi, yaitu:

1. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Kewenangan tersebut harus ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan.

2. Delegasi

Delegasi adalah pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Kewenangan tersebut harus ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan.

3. Mandat

Tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihtanganan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai.

Misal, seorang menteri, mengambil keputusan-keputusan tertentu dan atau menandatangani keputusan-keputusan tertentu.  Secara formal, dia yang mengambil keputusan dan dialah yang bertanggung jawab. Namun, karena tidak semua bisa dilakukan sekaligus, makan dia harus menyerahkan satu dan lain hal kepada pegawai-pegawainya.

 

– Macam-macam Keputusan Tata Usaha Negara

Van der Wel membedakan keputusan menjadi :

1. De rechtsvastsellende Beschikkingen (Keputusan deklaratif)

2. De constitutieve Beschikkingen (Keputusan konstitutif) yang terdiri atas:

a. Keputusan yang memberi beban

b. Keputusan yang menguntungkan

c. Penetapan status

3. Keputusan penolakan

 

– E. Utrecht membedakan ketetapn menjad:

1. Ketetapan positif (menimbulkan hak dan/atau kewajiban bagi yang dikenai ketetapan) dan negatif (tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan hukum yang telah ada)

2. Ketetapan deklaratur ( menyatakan bahwa hukumnya demikian) atau ketetapan konstitutif (membuat hukum)

3. Ketetapan kilat dan ketetapan yang tetap (blijvend)

4. Dispensasi, izin, lisensi, dan konsesi

 

– Prajudi Atmosudirdjo

1. Keputusan negatif (penolakan)

2. Keputusan positif (permintaan dikabulkan). Penetapan positif terdiri dari 5 golongan, yaitu :

a. Menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya.

b. Menciptakan keadaan hukum baru hanya terhadap suatu obyek saja.

c. Membentuk atau membubarkan suatu badan hukum.

d. Memberikan beban (kewajiban)

e. Memberikan keuntungan, misalnya izin, dispensasi, lisensi, dan konsesi

 

– P. de Haan mengelompokkan beschikking atas :

1. Persoonlijk en zakelijk (KTUN perseorangan atau kebendaan)

Contoh KTUN perseorangan : SK pengangkatan seseorang dalam jabatan negara

Contoh KTUN kebendaan : Sertifikat hak atas tanah

2. Rechtsvastellend en rechtsscheppend (KTUN deklaratif dan konstitutif)

Contoh KTUN deklaratif : Akta kelahiran

Contoh KTUN konstitutif : SK pengangkatan sebagai pegawai negeri

3. vrij en gebonden (KTUN bebas dan terikat)

Contoh KTUN bebas : Dalam hal pemegang izin tidak memenuhi ketentuan, izin dapat dicabut. (Ada kebebasan bagi badan yang berwenang untuk mempertimbangkan dalam menentukan akan dilakukan pencabutan izin atau tidak)

Contoh KTUN terikat : Ketentuan bahwa syarat usia minimum untuk memperoleh SIM A adalah 17 tahun. (Tidak boleh diinterpretasikan lain, harus di atas 17 tahun, bahkan kurang 1 hari pun tidak boleh.)

4. belastend en begunstigend (KTUN yang memberi beban dan yang menguntungkan)

Untuk melakukan penilaian apakah KTUN itu memberikan beban atau menguntungkan, harus dilihat dari sudut pandang alamat atau orang yang dituju KTUN tersebut. Karena bisa menjadi beban bagi seseorang, namun menjadi keuntungan bagi orang lain.

5. eenmalig en voortdurnd (KTUN kilat dan KTUN langgeng)

 

Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB)

AAUPB di Belanda

– Asas Persamaan

Asas, bahwa hal-hal yang sama harus diperlakukan sama. Badan pemerintahan harus menetapkan titik-titik perbandingan mana yang relevan dan mana yang tidak. Ini berarti, bahwa pemerintah harus dapat memberi alasan, mengapa untuk pelaksanaan yang sepintas lalu kelihatan sama, akhirnya harus dipandang sebagai tidak sama. Asas persamaan pada dasarnya tidak memaksa badan pemerintah untuk mengulangi suatu KTUN yang salah, juga tidak menghalangi pemerintahan untuk melangsungkan perubahan kebijaksanaan.

 

– Asas Kepercayaan

Asas, bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin harus dipenuhi. Bila suatu badan pemerintah atau pejabat yang berwenang bertindak atas nama pemerintah itu memberikan janji kepda seorang warga, asas kepercayaan menuntut supaya badan pemerintahan itu terikat pada janjinya. Misalnya, untuk suatu rencana pendirian perusahaan dijanjikan izin, izin ini di kemudian hari tidak boleh ditolak, kecuali apabila terjadi perubahan keadaan.

 

– Asas Kepastian Hukum

Dalam banyak keadaan, asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintah untuk menarik kembali suatu ketetapan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dalam praktek, dapat dipakai sebagai patokan, bahwa suatu izin, persetujuan, pembayaran atau subsidi yang telah diberikan, tidak dapat ditarik kembali, kecuali :

1. Asas kepastian hukum tidak menghalangi penarikan kembali atau perubahan suatu ketetapan, bila sesudah sekian waktu dipaksa oleh perubahan keadaan atau pendapat.

2. Penarikan kembali atau perubahan juga mungkin, bila keketapan yang menguntungkan didasarkan pada kekeliruan, asal saja kekeliruan itu dapat diketahui oleh yang berkepentingan.

3. Demikian pula penarikan kembali atau perubahan menjadi mungkin, bila yang berkepentingan dengan memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, telah ikut menyebabkan terjadinya ketetapan yang keliru.

4. Penarikan kembali atau perubahan juga menjadi mungkin, bila syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dikaitkan pada suatu ketetapan yang menguntungkan, tidak ditaati. Dalam hal ini dikatakan ada penarikan kembali sebagai sanksi.

Selain itu, asas kepastian hukum juga membawa serta keharusan bahwa ketetapan-ketetapan yang memberatkan dan ketentuan-ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas dan tidak multitafsir.

 

– Asas Kecermatan

Setiap keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Asas kecermatan mensyaratkan hal-hal berikut ini:

1. Badan pemerintahan sebelum mengambil suatu keputusan, meneliti semua fakta yang relevan, dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya.

2. Pihak-pihak yang berkepentingan wajib didengar, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan. Bila yang berkepentingan memperoleh kesempatan menjelaskan pandangan mereka secara lisan, asas ini membawa serta pula, bahwa dari dengar pendapat itu, dibuatkan satu laporan tertulis. Suatu kewajiban mendengar hanya ada, sejauh mendengar ini ada manfaatnya.

3. Badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi suatu nasehat yang diberikan, apalagi bila dala panita penasehat, terdapat ahli-ahli dalam bidang tersebut. Penyimpangan dibolehkan dengan syarat adanya pemberian alasan yang tepat dan kecermatan yang tinggi. Maka, dimungkinkan untuk menggunakan nasehat ahli lain. Pada dasarnya, badan pemerintah tidak dapat berlindung di belakang nasehat itu, sebab hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan sendiri.

 

– Asas Pemberian Alasan (Motivasi)

Suatu keputusan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya. Pengertiannya adalah :

1. Setiap harus terdapat alasan dibaliknya

2. Ketetapan harus memiliki dasar fakta yang kuat

3. Pemberian alasan harus meyakinkan

 

– Larangan “detournement de pouvoir” (Penyalahgunaan wewenang)

– Larangan bertindak sewenang-wenang

 

AAUPB di Indonesia (Prof. Kuntjoro Purbopranoto)

– Asas kepastian hukum (Principle of legal security)

– Asas keseimbangan (Principle of proportionality)

– Asas kesamaan (Principle of equality)

– Asas bertindak cermat (Principle of carefulness)

– Asas motivasi untuk setiap keputusan (Principle of motivation)

– Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (Principle of non-misuse of competence)

– Asas permainan yang layak (Principle of fair play)

– Asas keadilan atau kewajaran (Principle of reasonableness or prohibition)

– Asas menanggapi pengharapan yang wajar (Principle of meeting raised expectation)

– Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (Principle of undoing the consequences of an anulled decision)

– Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (Principle of protecting the personal way of life)

– Asas kebijaksanaan (Sapientia)

– Asas penyelenggaraan kepentingan umum (Principle of public service)

 

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (KLIK untuk membaca pembahasannya)

 

Sumber :Hadjon, Philipus M. 2008. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta