full screen background image
Sunday 19 November 2017
  • :
  • :

HAK BERSERIKAT SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) SEBAGAI PEKERJA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

HAK BERSERIKAT SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) SEBAGAI PEKERJA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Margarret B. C, Umu Hilmy, S.H., M.S, Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: margarret_bokky@yahoo.com

Abstrak

Salah satu hak normatif pekerja adalah hak untuk membentuk/ menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh guna melindungi kepentingannya dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta keluarganya. Hak untuk membentuk/menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh telah dijamin perlindungannya dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Dengan adanya suatu hubungan kerja antara Satuan Pengamanan (SATPAM) dengan pengusaha/pemberi kerja, maka SATPAM sebagai pekerja berhak untuk berserikat. Namun dengan adanya Surat Telegram Kapolri Nomor.Pol ST/227/III/2001 dan Surat Edaran Kapolda Banten Nomor B/538/II/2013//Ditbinas, SATPAM tidak berhak unruk membentuk/menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dikarenakan SATPAM merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Dimana kedudukan Surat Telegram Kapolri Nomor.Pol ST/227/III/2001 dan Surat Edaran Kapolda Banten Nomor B/538/II/2013//Ditbinas tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan dan berdasarkan asas lex superiori derograt legi inferiori, maka Surat Telegram Kapolri Nomor.Pol ST/227/III/2001 dan Surat Edaran Kapolda Banten Nomor B/538/II/2013/Ditbinas harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Kata Kunci: Pekerja/Buruh, Hak Berserikat, Satuan Pengamanan.

Abstract

One of the normative rights of workers is the right to form/become a member of a labor union to protect and improving the welfare of their life and family. The right to form/become a member of a labor union have been guaranteed its protection in the constitution the base of the republic of Indonesia. With the employment relationship with the units of security (Security Guard) by employer, then security guard as workers entitled to association. But with the letter Telegram Kapolri No. Pol ST/227/III/2001 as well as Banten Kapolda circular letter Number B/538/II/2013/Ditbinas security guard not entitled to form/become a member of a labor union because is part of the national police. The position of the latter not include in the statutory regulations. And based on the principle lex superiori derograt legi inferiori, letter Telegram Kapolri No. Pol ST/227/III/2001 as well as Banten Kapolda circular letter Number B/538/II/2013/Ditbinas must submit the labor law.

Keywords: Labor, Right of association, Security Guard.

Klik Link di Bawah untuk download jurnal lengkap!

HAK BERSERIKAT SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) SEBAGAI PEKERJA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA