full screen background image
Sunday 19 November 2017
  • :
  • :

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

alur-hukum-acara-ptun-page0001

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Mengajukan Gugatan :

1. Terdapat kerugian dari adanya / tidak adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan, telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.  (Melanggar larangan penyalahgunaan wewenang / detournement de pouvior)

4. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut. (melanggar larangan sewenang-wenang / willekeur)

Tenggang waktu pengajuan gugatan, 90 hari setelah :

1. Sejak diterimanya KTUN, bagi pihak yang namanya tersebut dalam KTUN

2. Sejak diumumkannya KTUN, dalam hal KTUN tersebut ditentukan oleh peraturan dasarnya harus diumumkan

3. Setelah tenggang waktu (penerbitan keputusan) sesuai peraturan dasarnya habis atau lewat waktu, dalam hal KTUN Fiktif Negatif

4. Sejak diterimanya keputsan yang dibuat oleh Pejabat Administrasi dalam upaya administratif

5. Penghitungan dilakukan secara kasuistis sejak seseorang mengetahui adanya KTUN yang dirasa merugikannya, dalam hal ia tidak dituju oleh KTUN yang bersangkutan.

Rapat Permusyawaratan (Dismissal Process) :

– Proses awal untuk melakukan seleksi, apakah suatu gugatan tersebut dapat dilanjutkan untuk beracara di PTUN. Dilakukan oleh Ketua Pengadilan dan hakim sebagai raporteur.

– Adapun gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima / tidak berdasar, dalam hal:

1. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan ( kewenangan absolut/relatif )

2. Syarat-syarat gugatan formal (identitas para pihak, posita, petitum, & surat kuasa apabila diwakili kuasa hukum) tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.

3. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. (bertentangan dengan UU atau AAUPB)

4. Apa yang dituntut telah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat

5. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau lewat waktunya.

– Dapat diajukan perlawanan terhadap putusan tersebut oleh penggugat dengan pemeriksaan perkara singkat selama 14 hari. Dalam hal putusan terhadap perlawanan telah keluar, maka tidak lagi ada upaya hukum lanjutaan.

Pemeriksaan Persiapan:

– Kewajiban Hakim : Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan, memberikan nasehat kepada penggugat, hakim juga berwenang untuk meminta penjelasan langsung pada tergugat tanpa harus diwakili oleh kuasa hukumnya.

– Kewajiban Penggugat : Penggugat wajib memperbaiki gugatan sesuai saran-saran hakim

– Kewajiban Tergugat : Tergugat wajib datang sendiri tanpa diwakili kuasanya apabila diminta oleh hakim untuk memberikan penjelasan mengenai sengketa yang bersangkutan

Mekanisme Pengadilan :

– Dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 hakim.

– Sidang dilakukan secara terbuka untuk umum, namun apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.

– Apabila penggugat maupun kuasa hukumnya tidak hadir di hari pertama persidangannya dan pada hari kedua pada hari yang ditentukan dalam panggilan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan setelah adanya pemanggilan yang patut, maka gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar uang muka biaya perkara.

– Dalam hal di atas, penggugat masih dapat mengajukan gugatan untuk sekali lagi.

– Dalam hal tergugat maupun kuasa hukumnya tidak menghadiri persidangan dua kali berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka hakim dengan surat penetapan meminta atasan tergugat memerintahkan tergugat untuk hadir dan/atau menanggapi gugatan.

– Dalam hal setelah dua bulan, tidak ada tanggapan baik dari tergugat maupun atasannya, maka pemeriksaan sengketa akan dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat (in absentia).

– Dalam hal tergugat lebih dari seorang dan terdapat dari mereka tidak hadir, maka dapat diadakan penundaan dengan hari yang ditentukan oleh hakim. Apabila pada hari yang telah ditentukan tersebut, tergugat tersebut tidak hadir kembali, maka jalannya pengadilan dilanjutkan kembali tanpa kehadiran pihak tersebut (in absentia).

– Alat bukti terdiri dari : Surat / Tulisan, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Pengakuan Para Pihak, & Pengetahuan Hakim

– Orang-orang yang tidak boleh dijadikan saksi adalah : Keluarga sedarah atau semenda menurut garis vertikal atau horizontal sampai derajat kedua salah satu pihak, istri atau suami salah satu pihak walaupun sudah bercerai, anak yang belum berusia 17 tahun, & orang sakit ingatan

– Orang yang dapat meminta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian : Saudara laki-laki atau perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak, serta setiap orang yang terkena martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan, atau jabatannya.

– Putusan pengadilan dapat berupa:

1. Menolak gugatan

2. Gugatan dikabulkan. Dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. (Mencabut atau/dan membuat keputusan tata usaha negara atau/dan ganti rugi atau/dan ganti rugi)

3. Gugatan tidak dapat diterima

4. Gugatan dinyatakan gugur

Permohonan Banding

Permohonan banding diajukan secara tertulis kepada PTUN yang memeriksa pada tingkat pertama dan tidak boleh melebihi 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan secara sah.

– Pemohon banding membayar uang muka biaya perkara.

– Maksimal 30 hari setelah permohonan banding dicatat, Panitera memberitahukan kepada para pihak bahwa mereka dapat melihat berkas perkara di PTUN dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan.

– Para pihak dapat menyerahkan memori dan/atau kontra memori banding, surat keterangan dan bukti kepada panitera dengan ketentuan salinan suraut-surat tersebut diberikan kepada pihak lainnya melalui Panitera.

– Pemeriksaan di PT TUN dilakukan oleh majelis hakim, sekurang-kurangnya 3 hakim.

– Apabila Hakim PT TUN menganggap bahwa pemeriksaan di PTUN kurang lengkap, maka hakim PT TUN berwenang mengadakan sidang sendiri sebagai pemeriksaan tambahan atau memerintahkan PTUN yang bersangkutan melaksanakan pemeriksaan tambahan

– Terhadap putusan PTUN yang menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara, sedang PT TUN berpendapat lain, maka PT TUN dapat memeriksa dan memutus sendiri perkara tersebut atau memerintahkan PTUN yang bersangkutan memeriksanya.

– Putusan PTUN di tingkat banding dapat berupa:

1. Menguatkan putusan hakim PTUN.

2. Membatalkan seluruh/sebagian putusannya

Permohonan Kasasi :

MA dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan, karena:

1. Suatu pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya.

2. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

3. Pengadilan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

– Permohonan diajukan secara tertulis melalui panitera PTUN yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama para pihak.

– Permohonan tidak boleh melebihi 14 hari setelah putusan atau penetapan pengadilan tersebut diberitahukan secara sah.

– Pemohon membayar uang muka biaya perkara

– Maksimal 7 hari, panitera memberitahukan permohonan kasasi tersebut kepada termohon kasasi

-Masimal 14 hari setelah permohonan, pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya.

– Panitera memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan maksimal 30 hari sesudahnya menyampaikan salinannya kepada pihak lawan.

– Pihak lawan berhak menyampaikan kontra memori kasasi kepada panitera maksimal 14 hari setelah salinan memori kasasi diterima.

Permohonan PK

– Permohonan PK hanya dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu

2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan

3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut

4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya

5. Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama, atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatuk kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

– Tenggang waktu PK adalah 180 hari.

– Apabila Majelis Hakim PK menganggap perlu melengkapi data, maka MA berwenang untuk memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding untuk melakukan pemeriksaan tambahan.